Kepolisian Resor (Polres) Lumajang menetapkan seorang guru honorer sebagai tersangka kasus pornografi terhadap murid di bawah umur. Pria berinisial JM (35), yang mengajar di salah satu SD di Kecamatan Tempursari, Lumajang, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar melalui Kasat Reskrim AKP Pras Adinata menyampaikan, JM diamankan setelah diduga melakukan aksi tidak senonoh saat video call dengan siswinya.
“Tersangka kami tangkap setelah menerima laporan resmi yang dibuat pada 14 April 2025. Dalam video call tersebut, pelaku dengan sengaja menunjukkan alat kelaminnya kepada korban dan mengancam tidak akan memberikan nilai pelajaran jika korban bercerita kepada siapapun,” jelas AKP Pras saat konferensi pers di Mapolres Lumajang, Jumat (18/4/2025).
Kejadian memalukan ini bermula pada 8 April 2025, ketika korban menghubungi JM melalui video call untuk meminta dimasukkan ke grup WhatsApp pelajaran PJOK. Bukannya membantu, pelaku justru menunjukkan perilaku tak pantas yang membuat korban trauma.
Kasus ini terbongkar setelah video panggilan tersebut beredar di kalangan warga. Ayah korban yang mendapat informasi langsung mengonfirmasi kepada sang anak, lalu melaporkan kejadian itu ke pihak sekolah.
“Tersangka ditangkap pada 14 April 2025 pukul 10.00 WIB oleh petugas Polsek Tempursari. Saat itu, warga sekitar juga tengah mencari pelaku karena geram atas kejadian tersebut,” imbuh AKP Pras.
Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita dua unit ponsel—milik korban dan pelaku—sebagai barang bukti.
Atas perbuatannya, JM dijerat dengan Pasal 36 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Ia juga dikenakan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
AKP Pras mengimbau para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka di dunia digital. Ia juga menekankan pentingnya seleksi ketat dalam perekrutan tenaga pendidik di sekolah.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak-anak,” tutupnya. (*)