SURABAYA – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, memberikan apresiasi kepada Polda Jawa Timur atas pembentukan Satuan Tugas Terpadu untuk pemberantasan premanisme.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Marsda Eko melakukan monitoring penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi terafiliasi dengan premanisme di Mapolda Jatim pada Sabtu (10/5). Ia menegaskan bahwa aktivitas ormas yang menyimpang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi di Indonesia.
“Kemenko Polhukam akan terus memantau dan mendukung langkah-langkah dalam mengatasi premanisme,” ujarnya.
Menurut Marsda Eko, pembentukan Satgas Terpadu ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat di Kantor Menko Polhukam yang menetapkan Kapolri sebagai pemimpin pelaksanaan di seluruh wilayah kepolisian.
Ia menegaskan bahwa Satgas ini bertugas menindak tegas aksi premanisme, termasuk yang berkedok sebagai ormas atau komunitas, demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi.
Marsda Eko juga mengimbau agar Polri terus bersinergi dengan TNI, Bakesbangpol, Linmas, dan elemen masyarakat. Ia menyebut, kerja sama ini penting untuk membangun komitmen bersama dalam menekan aksi premanisme.
“Ormas seharusnya menjadi wadah yang bermanfaat bagi kepentingan publik, bukan alat untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar Satgas melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan premanisme di Jawa Timur. Operasi ini akan melibatkan pendekatan preventif dan preemtif, termasuk penegakan hukum dan edukasi melalui media massa.
Terkait ormas yang melakukan pelanggaran berulang, Marsda Eko menjelaskan bahwa regulasi pembinaannya berada di bawah Kemendagri. Ia menyatakan ormas akan diberi peringatan, dan jika tetap membandel, akan diberikan tindakan tegas.
Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya pembinaan ormas agar dapat berkontribusi positif di tengah masyarakat.