BANYUWANGI – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong Kabupaten Banyuwangi menjadi pelopor program Sekolah Rakyat, sebuah model pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Saya berharap Banyuwangi bisa menjadi pionir dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat ini,” kata Saifullah Yusuf saat bertemu dengan sejumlah pilar sosial di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Jumat (18/4/2025).
Program Sekolah Rakyat, menurut menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo dalam upaya pengentasan kemiskinan. Banyuwangi dinilai memiliki rekam jejak yang kuat dalam menurunkan angka kemiskinan, sehingga dinilai layak menjadi percontohan.
“Banyuwangi termasuk daerah dengan capaian penurunan kemiskinan yang signifikan. Ini menjadi modal penting untuk menjadi pelopor Sekolah Rakyat. Harapannya, kehadiran sekolah ini bisa semakin mempercepat penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.
Data menunjukkan, angka kemiskinan di Banyuwangi turun dari 7,34 persen pada tahun 2023 menjadi 6,54 persen di tahun 2024.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menyasar anak-anak usia SD hingga SMA yang berasal dari keluarga masuk dalam dua desil terbawah dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Target utama siswa berasal dari keluarga yang berada di desil satu (miskin ekstrem) dan desil dua (miskin),” jelasnya.
Pelaksanaan program ini akan melibatkan pemerintah daerah, termasuk dalam pengusulan siswa, penyediaan tenaga pendidik, dan penyediaan infrastruktur awal.
“Bupati akan mengusulkan nama siswa dan gurunya. Karena itu, dukungan dari kepala daerah sangat dibutuhkan,” tegas Gus Ipul.
Ia juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan kolaborasi antar kementerian. Kementerian PUPR akan menangani infrastruktur, Kementerian Pendidikan mengurusi rekrutmen guru, Kementerian Sosial menangani seleksi siswa, serta melibatkan dukungan dari seluruh kepala daerah.
Menanggapi hal ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi lokasi Sekolah Rakyat. Sejumlah aset milik daerah telah disiapkan untuk mendukung program tersebut.
“Kami telah mengusulkan dua lokasi, yakni Rumah Susun di Kalipuro dan Balai Diklat di Licin, yang siap diproyeksikan menjadi Sekolah Rakyat. Saat ini tinggal menunggu proses verifikasi dari kementerian,” jelas Ipuk.
Selain infrastruktur, Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan sumber daya manusia pendukungnya.
“Untuk guru dan tenaga pendidik, kami siap mengalokasikan dari unsur PNS atau PPPK yang telah diseleksi kementerian,” ujarnya.
Ipuk optimistis program ini dapat segera berjalan. “Insyaallah, jika prosesnya berjalan lancar, Sekolah Rakyat bisa mulai berjalan pada tahun ajaran ini,” pungkasnya. (*)